INBISNISNEWS.COM, BALI – Keputusan Pemerintah Provinsi Bali untuk menutup akses perizinan bagi Penanaman Modal Asing (PMA) pada 18 bidang usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) menjadi salah satu kebijakan investasi yang paling menarik perhatian dalam beberapa tahun terakhir.
Kebijakan tersebut memunculkan berbagai respons. Sebagian kalangan menilai langkah tersebut sebagai bentuk proteksionisme terhadap pelaku usaha lokal, sementara sebagian lainnya menganggapnya sebagai sinyal negatif bagi iklim investasi.
Padahal, apabila ditelaah secara yuridis maupun ekonomi, kebijakan tersebut bukanlah bentuk penolakan terhadap investasi asing. Sebaliknya, kebijakan ini merupakan upaya melakukan koreksi terhadap praktik investasi yang dinilai telah menyimpang dari tujuan awal keberadaan Penanaman Modal Asing di Indonesia. Pemerintah Provinsi Bali menyatakan bahwa pembatasan dilakukan setelah ditemukan indikasi penyalahgunaan mekanisme OSS oleh sejumlah PMA untuk memasuki sektor usaha yang selama ini menjadi ruang ekonomi UMKM lokal.
Dengan demikian, pertanyaan yang sesungguhnya bukanlah apakah Bali anti-investasi, melainkan bagaimana hukum investasi Indonesia mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan investor dengan perlindungan kepentingan masyarakat lokal.
Hakikat Penanaman Modal Asing dalam Sistem Hukum Indonesia
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal secara tegas menempatkan investasi asing sebagai instrumen pembangunan nasional. Kehadiran PMA diharapkan membawa modal, teknologi, inovasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta membuka lapangan kerja.
Artinya, investasi asing tidak dimaksudkan untuk mengambil alih ruang usaha yang secara ekonomi dapat dijalankan oleh masyarakat lokal, terutama sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Filosofi tersebut sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Karena itu, investasi asing idealnya diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki nilai tambah tinggi (high value investment), membutuhkan teknologi, modal besar, serta mampu meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
Mengapa Bali Melakukan Pembatasan?
Hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Bali menunjukkan adanya kecenderungan PMA memasuki sektor usaha berisiko rendah dan menengah rendah yang hanya membutuhkan Nomor Induk Berusaha (NIB), tanpa proses verifikasi investasi yang memadai. Celah tersebut dimanfaatkan oleh sebagian investor asing untuk menjalankan usaha-usaha kecil yang sesungguhnya dapat dilakukan oleh masyarakat lokal, bahkan dalam beberapa kasus menggunakan alamat virtual office.
Sebanyak 18 KBLI yang dibatasi adalah sebagai berikut :
- kode 55110 Hotel Bintang (ruang lingkup luas bangunan < 6.000 m²),
- kode 68111 Real Estate yang dimiliki sendiri atau disewa,
- kode 55120 Hotel Melati (ruang lingkup luas bangunan < 6.000 m²),
- kode 70209 Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya,
- kode 77100 penyewaan Mobil, Bus, Truk, dan Sejenisnya,
- kode 47711 Perdagangan Eceran Pakaian, dan
- kode 47511 Perdagangan Eceran Tekstil.
- kode 77311 Penyewaan Motor Tanpa Hak Opsi,
- kode47249 Perdagangan Eceran Makanan Lainnya,
- kode 47991 Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian,
- kode 55900 Penyediaan Akomodasi Lainnya,
- kode 56303 Rumah Minum/Kafe,
- kode 56305 Rumah/Kedai Obat Tradisional,
- kode 14120 Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan.
- kode 93111 Fasilitas Stadion,
- kode 93116 Fasilitas Pusat Kebugaran/Fitness Center,
- kode 93191 Promotor Kegiatan Olahraga,
- kode 70204 Aktivitas Konsultansi Manajemen Industri,
(sumber data: oss.go.id)
Kebijakan ini bukan mencabut izin usaha yang telah ada, melainkan menutup akses pengajuan izin baru bagi PMA pada sektor-sektor tersebut sampai terdapat pengaturan lebih lanjut.
BACA JUGA :
- Harga Properti Uluwatu Masih Undervalued, Tapi Tidak Akan Lama
- Pasar Villa Kerobokan: Stabil, Menarik, Potensi Untung Besar
- Canggu Masih Raja Properti Bali, Harga Tanah Tembus Rp2,5 Miliar per Are
- Harga Properti Ungasan Stabil, Waktu Tepat Masuk Investasi
- Kawasan Selatan Bali Masih Mendominasi Investasi Premium
Perspektif Hukum Investasi
Dalam perspektif hukum administrasi negara, pemerintah memiliki kewenangan melakukan evaluasi terhadap sistem perizinan apabila ditemukan penyalahgunaan regulasi yang berpotensi merugikan kepentingan publik.
Prinsip ini dikenal sebagai asas kepentingan umum (public interest) yang menjadi dasar pembentukan berbagai kebijakan publik.
Lebih jauh lagi, hukum investasi modern tidak hanya berbicara mengenai kemudahan berusaha (ease of doing business), tetapi juga mengenai quality of investment. Organisasi internasional seperti OECD dan UNCTAD pun mendorong negara berkembang untuk mengutamakan investasi yang memberikan manfaat ekonomi jangka panjang dibanding investasi yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek.
Dalam konteks Bali, pembatasan tersebut dapat dipandang sebagai upaya menjaga kualitas investasi agar tetap selaras dengan karakteristik ekonomi daerah yang bertumpu pada pariwisata, budaya, serta UMKM.
Dampaknya terhadap Sektor Properti
Sebagai pelaku usaha properti, saya memandang kebijakan ini tidak seharusnya dimaknai sebagai ancaman bagi investor.
Yang dibatasi bukanlah investasi properti secara keseluruhan, melainkan aktivitas usaha tertentu yang menggunakan skema PMA pada bidang usaha yang dinilai telah memasuki ruang ekonomi masyarakat lokal.
Investor yang benar-benar ingin membangun hotel berskala besar, kawasan wisata terpadu, pusat ekonomi kreatif, fasilitas kesehatan, pendidikan, maupun proyek strategis lainnya tetap memiliki ruang investasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Justru kebijakan ini memberikan kepastian bahwa investasi asing diarahkan pada proyek-proyek produktif yang memberikan nilai tambah tinggi bagi Bali.
Menjaga Keseimbangan antara Investasi dan Keadilan Sosial
Investasi memang menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Namun pertumbuhan ekonomi tanpa keadilan hanya akan menghasilkan ketimpangan.
Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat luas, bukan hanya oleh pemilik modal.
Bali selama ini menjadi destinasi investasi internasional yang sangat diminati. Akan tetapi, apabila usaha-usaha kecil seperti penyewaan kendaraan, perdagangan eceran, kafe, maupun jasa sederhana mulai didominasi oleh PMA, maka ruang tumbuh bagi UMKM lokal akan semakin menyempit.
Dalam jangka panjang, kondisi tersebut justru dapat menggerus daya tahan ekonomi masyarakat Bali sendiri.
Pembatasan PMA pada 18 bidang usaha di Bali tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai kebijakan anti-investasi. Sebaliknya, langkah ini merupakan bentuk penataan investasi agar tetap berjalan sesuai tujuan konstitusi, hukum penanaman modal, serta prinsip pembangunan berkelanjutan.
Indonesia membutuhkan investasi asing. Namun Indonesia juga membutuhkan investasi yang berkualitas, bertanggung jawab, menghormati hukum nasional, melindungi UMKM, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pada akhirnya, investasi yang sehat bukanlah investasi yang menguasai seluruh ruang ekonomi, melainkan investasi yang tumbuh bersama masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, dan menjadi bagian dari pembangunan nasional yang berkeadilan. Bali sedang mengirimkan pesan penting bahwa keterbukaan terhadap investasi harus selalu berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap kepentingan rakyat.
Oleh: Rudi Sembiring Meliala, S.Th., M.H.
Pengusaha Properti | Akademisi
(Redaksi)
Well, Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar ya.
Punya pertanyaan soal Bantuan Hukum & Perizinan, Pencarian & Pengembangan Properti, Layanan Relokasi & Eksplorasi, Dukungan Media & Branding, Distribusi Produk ? INBISNIS bisa bantu jawabin.
Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini.
Yuk, gabung grup WhatsApp Berita INBISNIS.ID atau ikuti Channel Berita INBISNIS.ID! Dapatkan info terkini tentang Investasi, Bisnis dan Dunia Usaha langsung ke ponselmu.
Komentar