INBISNISNEWS.COM, LABUAN BAJO – Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat memperkuat tata kelola perizinan dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perizinan sebagai upaya meningkatkan kepastian hukum, pengawasan, dan iklim investasi daerah.
Pembentukan satgas menjadi salah satu keputusan penting dalam rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dipimpin Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, Rabu (3/6/2026).
Rapat dihadiri unsur Forkopimda, DPRD, Sekretaris Daerah, Kejaksaan Negeri, TNI, serta organisasi perangkat daerah guna memperkuat koordinasi pengawasan investasi dan pelayanan perizinan.
Bupati Edistasius Endi menegaskan sinergi lintas instansi diperlukan agar seluruh proses perizinan, baik kewenangan pusat, provinsi, maupun kabupaten, berjalan sesuai regulasi dan bermanfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah harus mampu menjaga keseimbangan antara kepastian berusaha bagi investor dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat melalui pengawasan yang lebih efektif dan terintegrasi.
BACA JUGA :
- Harga Properti Uluwatu Masih Undervalued, Tapi Tidak Akan Lama
- Pasar Villa Kerobokan: Stabil, Menarik, Potensi Untung Besar
- Sumba Jadi Kandidat Terkuat Penerus Kejayaan Pariwisata Bali
- Harga Properti Ungasan Stabil, Waktu Tepat Masuk Investasi
- Minat Asing di Bali Naik Drastis, Labuan Bajo dan Sumba Siap Diserbu Investor
Pembentukan Satgas Perizinan diharapkan mampu memperkuat pembinaan, pengawasan, serta penegakan aturan karena pengawasan yang hanya dilakukan OPD teknis dinilai belum memberikan hasil optimal.
“Dengan keberadaan satgas ini, ledakannya akan terasa. Yang paling penting adalah efek jera dan orang patuh dengan seluruh peraturan. Sekaligus kita punya kesamaan persepsi,” ujar Bupati yang dilansir rri.co.id, Kamis (4/6/2026).
Kepala DPMPTSP Manggarai Barat, Maria Eltris Babur, menyampaikan sejak penerapan sistem Online Single Submission (OSS) telah diterbitkan 6.479 Nomor Induk Berusaha (NIB) selama Agustus 2021 hingga April 2026.
Ia juga menjelaskan pengawasan perizinan berbasis risiko dilakukan melalui perencanaan, inspeksi lapangan, hingga tindak lanjut, meski masih menghadapi tantangan digitalisasi, keterbatasan SDM, dan anggaran.
Menurut Kadis DPMPTSP pemerintah turut membahas sejumlah isu strategis, termasuk mekanisme fiktif positif, pengawasan digital terintegrasi, serta peningkatan efektivitas sistem pengawasan berbasis risiko terhadap seluruh pelaku usaha.
Melalui Satgas Perizinan, Pemkab Manggarai Barat berharap pelayanan investasi semakin akuntabel, pengawasan lebih efektif, serta mampu menciptakan kepastian hukum yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.
(Redaksi)
Well, Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar ya.
Punya pertanyaan soal Bantuan Hukum & Perizinan, Pencarian & Pengembangan Properti, Layanan Relokasi & Eksplorasi, Dukungan Media & Branding, Distribusi Produk ? INBISNIS bisa bantu jawabin.
Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini.
Yuk, gabung grup WhatsApp Berita INBISNIS.ID atau ikuti Channel Berita INBISNIS.ID! Dapatkan info terkini tentang Investasi, Bisnis dan Dunia Usaha langsung ke ponselmu.
Komentar