INBISNISNEWS.COM, MABAR – Konflik perebutan tanah ulayat di Lengkong Warang, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Manggarai Barat, menjadi perhatian penting bagi investor yang melihat kawasan sekitar Labuan Bajo sebagai salah satu wilayah potensial pengembangan pariwisata.
Lahan yang berada sekitar 30 menit perjalanan darat dari Kota Labuan Bajo tersebut memiliki posisi strategis karena berada di sisi kiri dan kanan Jalan Pantai Utara (Pantura) serta diproyeksikan untuk pengembangan pariwisata Labuan Bajo.
Namun, potensi tersebut saat ini berhadapan dengan persoalan kepastian penguasaan lahan. Ratusan warga Kampung Rareng dan Mbehal sebelumnya terlibat bentrok di kawasan tersebut pada 29 Juli 2026. Bentrokan itu menyebabkan dua pikap dan tiga sepeda motor dibakar serta sejumlah pondok dirobohkan.
Situasi tersebut mendorong aparat kepolisian menetapkan kawasan sengketa dalam status quo. Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang melarang kedua kelompok warga melakukan aktivitas di lokasi selama proses hukum dan mediasi berlangsung.
“Selama proses hukum dan mediasi berjalan, kami menetapkan kawasan sengketa Lengkong Warang dalam status status quo,” tegasnya dalam keterangannya, Jumat (31/7/2026) malam, dilansir dari detik.com
Kapolres Manggarai Barat juga menegaskan bahwa larangan aktivitas berlaku bagi kedua pihak untuk mencegah terjadinya kembali gesekan di lokasi yang disengketakan.
“Kedua belah pihak, baik warga Mbehal maupun Rareng, dilarang keras melakukan aktivitas atau pergerakan fisik apapun di lokasi sengketa tersebut demi mengantisipasi gesekan,”ujarnya
Bagi investor, status quo tersebut menjadi indikator bahwa pengembangan komersial di kawasan tersebut belum dapat dipisahkan dari penyelesaian persoalan agraria dan kepastian status penguasaan tanah.
BACA JUGA :
- Waecicu Labuan Bajo: Kawasan Emas dengan Potensi Capital Gain Tinggi
- Labuan Bajo Menuju Hub Investasi Maritim Premium, Marina Buka Peluang Baru
- Danantara Bertaruh di Labuan Bajo, Investor Mulai Melirik Timur Indonesia
- Hospitality Labuan Bajo 2026: Okupansi Resort 64,7 Persen, Peluang dan Risiko Investasi
- Investor Melirik Labuan Bajo Namun Kepastian Hukum Menjadi Faktor Penentu Keberhasilan
Apalagi, luas lahan yang disengketakan diperkirakan mencapai puluhan hektare. Sebagian kawasan masih berupa hutan dan hingga kini belum dimanfaatkan secara komersial.
Persoalan menjadi semakin kompleks karena konflik kepemilikan telah berlangsung lama. Kampung Rareng dan Mbehal sama-sama mengklaim kepemilikan atas lahan tersebut, meskipun kedua kampung berada cukup jauh dari lokasi sengketa.
Secara investasi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kedekatan dengan pusat pariwisata dan akses jalan strategis belum otomatis menjadikan sebuah lahan siap dikembangkan. Legalitas, riwayat penguasaan, batas tanah, serta penerimaan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses due diligence.
Polres Manggarai Barat menyatakan proses hukum terhadap bentrokan kedua kampung akan dilakukan secara profesional dan transparan.
“Kami pastikan proses hukum terkait insiden bentrokan akan ditangani secara profesional dan transparan,” ungkapnya.
Penyelesaian konflik menjadi penting bukan hanya untuk menjaga keamanan masyarakat, tetapi juga untuk menciptakan kepastian bagi rencana pengembangan kawasan. Bagi investor hospitality, kepastian tersebut menentukan apakah sebuah aset dapat dikembangkan menjadi hotel, resort, vila, atau fasilitas pariwisata lainnya.
Kasus Lengkong Warang sekaligus memperlihatkan bahwa ekspansi pariwisata Labuan Bajo membutuhkan lebih dari sekadar aksesibilitas dan potensi destinasi. Kepastian lahan menjadi fondasi sebelum modal masuk dalam skala besar.
Karena itu, investor yang membidik kawasan sekitar Labuan Bajo perlu menempatkan aspek legal dan sosial sebagai bagian dari perhitungan investasi sejak tahap awal, bukan hanya mengevaluasi harga tanah dan potensi capital gain.
Dengan posisi strategis di koridor Pantura dan kedekatannya dengan Labuan Bajo, Lengkong Warang tetap memiliki potensi jangka panjang. Namun, realisasi nilai ekonominya sangat bergantung pada penyelesaian konflik, kepastian status tanah, serta terciptanya kondisi sosial yang kondusif.
Bagi pasar investasi Labuan Bajo, kasus ini menjadi pengingat bahwa tanah yang secara geografis strategis belum tentu secara investasi siap dikembangkan. Penyelesaian sengketa dan kepastian hukum justru dapat menjadi katalis penting untuk membuka kembali peluang investasi di kawasan tersebut.
(Redaksi)
Well, Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar ya.
Punya pertanyaan soal Bantuan Hukum & Perizinan, Pencarian & Pengembangan Properti, Layanan Relokasi & Eksplorasi, Dukungan Media & Branding, Distribusi Produk ? INBISNIS bisa bantu jawabin.
Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini.
Yuk, gabung grup WhatsApp Berita INBISNIS.ID atau ikuti Channel Berita INBISNIS.ID! Dapatkan info terkini tentang Investasi, Bisnis dan Dunia Usaha langsung ke ponselmu.
Komentar