INBISNISNEWS.COM, JAKARTA – Perubahan regulasi bisnis sepanjang 2026 semakin dinamis, mendorong pelaku usaha memahami aturan terbaru agar operasional, investasi, perizinan, dan ekspansi berlangsung aman, efisien, berkelanjutan, kompetitif.
Pemerintah melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menyempurnakan sistem Online Single Submission atau OSS berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2025 guna memperkuat kepastian berusaha.
Perubahan tersebut berlaku bagi seluruh pelaku usaha, mulai UMKM hingga perusahaan besar, untuk menciptakan layanan perizinan lebih sederhana, transparan, cepat, serta meningkatkan kepercayaan investor.
Hingga 25 Februari 2026, sistem OSS telah menerbitkan sekitar 15,4 juta Nomor Induk Berusaha. Lebih dari 96 persen dimiliki pelaku usaha mikro nasional.
Wakil Menteri Investasi Todotua Pasaribu mengatakan di Jakarta, 26 Februari 2026, “Nomor Induk Berusaha adalah jantung dari kegiatan usaha,” saat sosialisasi penyesuaian regulasi OSS.
BACA JUGA :
- Pasar Villa Kerobokan: Stabil, Menarik, Potensi Untung Besar
- Sumba Jadi Kandidat Terkuat Penerus Kejayaan Pariwisata Bali
- Minat Asing di Bali Naik Drastis, Labuan Bajo dan Sumba Siap Diserbu Investor
Menurut pemerintah, reformasi OSS menghadirkan kepastian layanan melalui Service Level Agreement, mekanisme fiktif positif, penyederhanaan persyaratan, serta integrasi perizinan berbasis risiko secara nasional.
Pelaku usaha yang terlambat menyesuaikan regulasi berpotensi menghadapi hambatan administrasi, keterlambatan perizinan, pelaporan, pengembangan usaha, hingga berkurangnya peluang memperoleh investasi dan pembiayaan.
Implementasi PP Nomor 28 Tahun 2025 juga memperjelas pengawasan, evaluasi kebijakan, layanan OSS, serta penyelesaian hambatan perizinan agar iklim investasi semakin kondusif.
Mengikuti perkembangan regulasi membantu perusahaan meminimalkan risiko hukum, meningkatkan kredibilitas, mempercepat ekspansi bisnis, memperluas kemitraan, sekaligus memperkuat daya saing pada berbagai sektor ekonomi nasional.
Pelaku usaha disarankan rutin memantau pengumuman resmi BKPM dan portal OSS, memperbarui legalitas usaha, serta menyesuaikan kegiatan bisnis sesuai ketentuan pemerintah terbaru.
Kemampuan beradaptasi terhadap regulasi kini menjadi faktor penting menjaga keberlanjutan usaha, menarik investasi, memperkuat kepastian hukum, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.
(Redaksi)
Well, Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar ya.
Punya pertanyaan soal Bantuan Hukum & Perizinan, Pencarian & Pengembangan Properti, Layanan Relokasi & Eksplorasi, Dukungan Media & Branding, Distribusi Produk ? INBISNIS bisa bantu jawabin.
Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini.
Yuk, gabung grup WhatsApp Berita INBISNIS.ID atau ikuti Channel Berita INBISNIS.ID! Dapatkan info terkini tentang Investasi, Bisnis dan Dunia Usaha langsung ke ponselmu.
Komentar